Selasa, 08 Desember 2015

Panglima TNI: Mayor Jhon Tewas Saat Patroli Persiapan Pilkada


Panglima TNI: Mayor Jhon Tewas Saat Patroli Persiapan Pilkada

By 
Liputan6.com, Jakarta - Anggota penghubung Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cendrawasih Mayor Inf Jhon de Fretes‎ tewas ditembak kelompok separatis dari Organisa‎si Papua Merdeka (OPM) di Memberamo Raya, Papua.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, ‎Jhon bersama 2 anak buahnya saat itu tengah memantau lokasi di Memberamo Raya, terkait persiapan penyelenggaraan pilkada yang akan dimulai 9 Desember 2015 mendatang.

"(Jhon) berkoordinasi dengan Kapolres untuk meninjau tempat persiapan pilkada. Lalu diserang orang tak dikenal dan meninggal pada Senin 30 November lalu," ujar kata Gatot di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (4/12/2015).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, rombongan Jhon dan Kapolres berangkat dari tempat berbeda, tapi dengan waktu yang sama. ‎Namun, rombongan Jhon sudah lebih dulu sampai di lokasi.

"Kapolres (telat) karena ada penutupan jalan di sana. Jhon sudah sampai duluan. Kemudian ada tembakan‎ (diserang)," kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

Selasa, 24 November 2015

Pemprov Butuh Saham Freeport untuk Bangun Papua


Taksir item ini
(0 pilihan)
Willem Wandik : Tujuan Agar Rakyat Papua Tak Lagi Bergantung Anggaran di Pusat 

Willem Wandik S.SosJAYAPURA - Anggota DPR RI Dapil Papua, Willem Wandik, dari partai Demokrat berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan saham Freeport untuk membangun Papua, sehingga tidak ketergantungan anggaran Pemerintah Pusat.
“Seluruh daerah otonomi di Republik Indonesia menginginkan hal yang sama. Dalam konteks tanah Papua, kita membutuhkan saham Freeport agar rakyat Papua tidak lagi meminta-minta anggaran ke Pemerintah Pusat,” kata Willem dalam surat elektroniknya, Senin (23/11).
Menurutnya, pimpinan daerah di tanah Papua telah sepakat untuk menghadirkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan agar daerah tidak terus menerus bergantung pada sumber pendanaan dana APBN.
“Setiap daerah pasti menginginkan kemandirian, berdikari dan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat sehingga tidak lagi jatuh miskin secara terus menerus,” ujarnya.
Ia mengemukakan, Seluruh daerah otonom di republic menginginkan hal yang sama untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun untuk konteks tanah Papua, pemerintah dan rakyat membutuhkan saham Freeport sehingga tidak menjadi pengemis secara berkelanjutan dan terus bergantung kepada pemerintah pusat.

Persoalan PT FI Makin ‘Seksi


Taksir item ini
(0 pilihan)
* Dari Soal Saham Hingga Persoalan Renegoisasi
* HIPMI Inginkan Presiden Jokowi Ambil Alih Kegaduhan PT FI
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH menyerahkan cinderamata kepada Anggota Komite II DPD RI Drs. Ibrahim Agustinus Medah disaksikan   Ketua  Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan Mesak Mirin  usai bersama Gubernur  membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi  di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).JAYAPURA  - Persoalan di sekitar PT Freeport Indonesia (PT FI), terus menjadi daya tarik berbagai pihak. Hal itu, baik di tingkat lokal sekitar area tambang, maupun bagi pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk para politisi yang duduk di Senayan. 
Sejumlah persoalan, diantaranya terkait saham PT FI, renegoisasi yang dikaitkan dengan pembangunan smelter, maupun skandal yang sedang diusut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait sepak terjang salah satu unsur pimpinan di DPR RI, Setya Novanto, makin seksi dan memiliki daya tarik tersendiri.
Terkait masalah saham PT FI, pihak DPD RI yang menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, menyatakan mendukung keinginan Gubernur Papua terkait kepemilikan  saham PT. Freeport  Indonesia juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua. 
Demikian diutarakan Ketua  Komite II DPD RI, Parlindungan Purba  usai pertemuan bersama Gubernur  dan Pimpinan SKPD   membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi  di Papua di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).
Tim Komite II DPD RI yang  membidangi sumber daya alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi berkunjung ke Papua, masing-masing Parlindungan Purba,  Drs. Ibrahim Agustinus Medahdan  Mesak Mirin. 
Parlindungan mengatakan,  jika kepemilikan saham Freeport  itu juga diberikan kepada pemerintah daerah, maka akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) terhadap  perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat  yang  beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika itu. Apalagi hal ini  telah berkali-kali disampaikan Gubernur Papua kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI.  
“Hendaknya pemerintah itu melihat kemakmuran bukan hanya dari sekitar Monas Jakarta. 
Tapi juga  harus menyikapi   aspirasi  dari seluruh wilayah di Tanah  Air,” ujar Parlindungan.
Terkait rencana pembangunan Smelter atau pabrik peleburan biji besi di Papua, Parlindungan mengutarakan,  pihaknya tak setuju smelter itu dibangun di Gresik (Jatim).

Kamis, 16 April 2015

Sekedar Info

Syallom ........
IKATAN KELUARGA  BESAR ( DINDAK  KUGAP BORIMA) IKB  DIKUB
dimana pun berada ,

Hari Kamis Malam  TUHAN  Telah Panggil,sudara/i ,Om, anak, bapak,Tete,Kami DEREK  WANDIKBO
Kepala Kampung Wurigelabur

Telah Meningal DUNIA

Info Lebih Lnjut
Di kampung Wamena papua

Jumat, 10 April 2015

Jembatan Darurat Penghubung RI-Papua Nugini Dirusak Pemabuk By Katharina Janur on 29 Mar 2015 at 20:33 WIB

Jembatan Darurat Penghubung RI-Papua Nugini Dirusak Pemabuk

By  
on 
Liputan6.com, Jayapura - Jembatan Daunda di Vanimo, Papua Nugini rusak berat. Padahal jembatan itu adalah satu-satunya penghubung negara itu dengan kawasan Papua, Indonesia. Akibatnya warga yang biasa beraktivitas lintas batas kedua negara terganggu kesehariannya.

Juru bicara Konsulat RI di Vanimo, Allen Simarmata menuturkan, jembatan tersebut terletak sekitar 2 kilometer dari arah konsulat. Dan sejak Februari 2015 lalu, jembatan yang terbuat dari kayu balok itu putus akibat terjangan air bah dan banjir yang melanda daerah tersebut.
"Jembatan tersebut biasa dilewati oleh mobil dan kendaraan lainnya. Untuk menunjang mobilitas warga setempat, seorang tokoh agama Indonesia yang bertugas di Paroki Lido membuat jembatan darurat, salah satunya agar sepeda motor masih bisa melintasi di jembatan itu," tutur Allen di Jayapura, Papua, Minggu (29/3/2015).
Namun pada Sabtu malam 28 Maret 2015, orang yang tengah mabuk merusak jembatan darurat tersebut.

Allen mengatakan, Jembatan Daunda dekat dengan lokasi pasar perbatasan kedua negara. Biasanya warga 2 negara akan bertransaksi di pasar itu setiap Selasa dan Kamis.

"Warga tetap melakukan aktivitas jual-beli di pasar. Namun dengan rusaknya jembatan itu, masyarakat harus mengeluarkan uang ekstra untuk menyambung kendaraannya di seberang jembatan itu," kata dia. 

"Masyarakat yang naik mobil dari Vanimo, harus turun jalan kaki menyusuri papan kayu di  atas jembatan yang ambruk dan warga menyambung mobil untuk meneruskan ke arah pasar di perbatasan (Papua Nugini-RI). Besaran uang ekstra yang dikeluarkan sekitar 4 kina atau sekitar Rp 16 ribu per orangnya," pungkas Allen. (Ndy/Ans)

Aksi Solidaritas Papua Tolak Markas Brimob on 31 Mar 2015 at 19:30 WIB

Aksi Solidaritas Papua Tolak Markas Brimob

on