Persoalan PT FI Makin ‘Seksi’
Ditulis oleh redaksi_binpa
Taksir item ini
(0 pilihan)
* Dari Soal Saham Hingga Persoalan Renegoisasi
* HIPMI Inginkan Presiden Jokowi Ambil Alih Kegaduhan PT FI
JAYAPURA - Persoalan di sekitar PT Freeport Indonesia (PT FI), terus menjadi daya tarik berbagai pihak. Hal itu, baik di tingkat lokal sekitar area tambang, maupun bagi pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk para politisi yang duduk di Senayan.
Sejumlah persoalan, diantaranya terkait saham PT FI, renegoisasi yang dikaitkan dengan pembangunan smelter, maupun skandal yang sedang diusut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait sepak terjang salah satu unsur pimpinan di DPR RI, Setya Novanto, makin seksi dan memiliki daya tarik tersendiri.
Terkait masalah saham PT FI, pihak DPD RI yang menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, menyatakan mendukung keinginan Gubernur Papua terkait kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua.
Demikian diutarakan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba usai pertemuan bersama Gubernur dan Pimpinan SKPD membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya ekonomi di Papua di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).
Tim Komite II DPD RI yang membidangi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi berkunjung ke Papua, masing-masing Parlindungan Purba, Drs. Ibrahim Agustinus Medahdan Mesak Mirin.
Parlindungan mengatakan, jika kepemilikan saham Freeport itu juga diberikan kepada pemerintah daerah, maka akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat yang beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika itu. Apalagi hal ini telah berkali-kali disampaikan Gubernur Papua kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI.
“Hendaknya pemerintah itu melihat kemakmuran bukan hanya dari sekitar Monas Jakarta.
Tapi juga harus menyikapi aspirasi dari seluruh wilayah di Tanah Air,” ujar Parlindungan.
Terkait rencana pembangunan Smelter atau pabrik peleburan biji besi di Papua, Parlindungan mengutarakan, pihaknya tak setuju smelter itu dibangun di Gresik (Jatim).
* HIPMI Inginkan Presiden Jokowi Ambil Alih Kegaduhan PT FI
JAYAPURA - Persoalan di sekitar PT Freeport Indonesia (PT FI), terus menjadi daya tarik berbagai pihak. Hal itu, baik di tingkat lokal sekitar area tambang, maupun bagi pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk para politisi yang duduk di Senayan. Sejumlah persoalan, diantaranya terkait saham PT FI, renegoisasi yang dikaitkan dengan pembangunan smelter, maupun skandal yang sedang diusut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait sepak terjang salah satu unsur pimpinan di DPR RI, Setya Novanto, makin seksi dan memiliki daya tarik tersendiri.
Terkait masalah saham PT FI, pihak DPD RI yang menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, menyatakan mendukung keinginan Gubernur Papua terkait kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua.
Demikian diutarakan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba usai pertemuan bersama Gubernur dan Pimpinan SKPD membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya ekonomi di Papua di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).
Tim Komite II DPD RI yang membidangi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi berkunjung ke Papua, masing-masing Parlindungan Purba, Drs. Ibrahim Agustinus Medahdan Mesak Mirin.
Parlindungan mengatakan, jika kepemilikan saham Freeport itu juga diberikan kepada pemerintah daerah, maka akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat yang beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika itu. Apalagi hal ini telah berkali-kali disampaikan Gubernur Papua kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI.
“Hendaknya pemerintah itu melihat kemakmuran bukan hanya dari sekitar Monas Jakarta.
Tapi juga harus menyikapi aspirasi dari seluruh wilayah di Tanah Air,” ujar Parlindungan.
Terkait rencana pembangunan Smelter atau pabrik peleburan biji besi di Papua, Parlindungan mengutarakan, pihaknya tak setuju smelter itu dibangun di Gresik (Jatim).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar