Pemprov Butuh Saham Freeport untuk Bangun Papua

Pemprov Butuh Saham Freeport untuk Bangun Papua

Ditulis oleh redaksi_binpa

Taksir item ini

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(0 pilihan)

Willem Wandik : Tujuan Agar Rakyat Papua Tak Lagi Bergantung Anggaran di Pusat 

JAYAPURA - Anggota DPR RI Dapil Papua, Willem Wandik, dari partai Demokrat berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan saham Freeport untuk membangun Papua, sehingga tidak ketergantungan anggaran Pemerintah Pusat.
“Seluruh daerah otonomi di Republik Indonesia menginginkan hal yang sama. Dalam konteks tanah Papua, kita membutuhkan saham Freeport agar rakyat Papua tidak lagi meminta-minta anggaran ke Pemerintah Pusat,” kata Willem dalam surat elektroniknya, Senin (23/11).
Menurutnya, pimpinan daerah di tanah Papua telah sepakat untuk menghadirkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan agar daerah tidak terus menerus bergantung pada sumber pendanaan dana APBN.
“Setiap daerah pasti menginginkan kemandirian, berdikari dan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat sehingga tidak lagi jatuh miskin secara terus menerus,” ujarnya.
Ia mengemukakan, Seluruh daerah otonom di republic menginginkan hal yang sama untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun untuk konteks tanah Papua, pemerintah dan rakyat membutuhkan saham Freeport sehingga tidak menjadi pengemis secara berkelanjutan dan terus bergantung kepada pemerintah pusat.

Persoalan PT FI Makin ‘Seksi

Persoalan PT FI Makin ‘Seksi’

Ditulis oleh redaksi_binpa

Taksir item ini

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(0 pilihan)

* Dari Soal Saham Hingga Persoalan Renegoisasi
* HIPMI Inginkan Presiden Jokowi Ambil Alih Kegaduhan PT FI
JAYAPURA  - Persoalan di sekitar PT Freeport Indonesia (PT FI), terus menjadi daya tarik berbagai pihak. Hal itu, baik di tingkat lokal sekitar area tambang, maupun bagi pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk para politisi yang duduk di Senayan. 
Sejumlah persoalan, diantaranya terkait saham PT FI, renegoisasi yang dikaitkan dengan pembangunan smelter, maupun skandal yang sedang diusut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait sepak terjang salah satu unsur pimpinan di DPR RI, Setya Novanto, makin seksi dan memiliki daya tarik tersendiri.
Terkait masalah saham PT FI, pihak DPD RI yang menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, menyatakan mendukung keinginan Gubernur Papua terkait kepemilikan  saham PT. Freeport  Indonesia juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua. 
Demikian diutarakan Ketua  Komite II DPD RI, Parlindungan Purba  usai pertemuan bersama Gubernur  dan Pimpinan SKPD   membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi  di Papua di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).
Tim Komite II DPD RI yang  membidangi sumber daya alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi berkunjung ke Papua, masing-masing Parlindungan Purba,  Drs. Ibrahim Agustinus Medahdan  Mesak Mirin. 
Parlindungan mengatakan,  jika kepemilikan saham Freeport  itu juga diberikan kepada pemerintah daerah, maka akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) terhadap  perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat  yang  beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika itu. Apalagi hal ini  telah berkali-kali disampaikan Gubernur Papua kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI.  
“Hendaknya pemerintah itu melihat kemakmuran bukan hanya dari sekitar Monas Jakarta. 
Tapi juga  harus menyikapi   aspirasi  dari seluruh wilayah di Tanah  Air,” ujar Parlindungan.
Terkait rencana pembangunan Smelter atau pabrik peleburan biji besi di Papua, Parlindungan mengutarakan,  pihaknya tak setuju smelter itu dibangun di Gresik (Jatim).