Presiden Joko Widodo. Foto: idjoel.com
Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Pekerja perdamaian PBB untuk Afghanistan Agus Wandi mengatakan, penguatan perdamaian Indonesia saat ini bisa difokuskan terhadap Papua. Sebab sesungguhnya prospek perdamaian di Papua di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat terbuka lebar.
"Komitmen Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin yang inovatif dan populis sangat memudahkan untuk membangun kembali optimisme perdamaian di bumi Papua," ujar Agus dalam workshop internasional bertajuk Experiences and Lessons Learned from Asia, di Jakarta, Rabu (28/1/2014) lalu seperti dikutp news.liputan6.com.
Pria yang juga aktif sebagai UNDP Rapid Response Team untuk urusan resolusi konflik itu menambahkan, Indonesia patut dijadikan sebagai teladan succes story dalam penyelesaian konflik bersenjata. Kondisi damai yang kini dirasakan warga di Aceh, Ambon dan Poso tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak dan kepemimpinan pemerintah dalam mengupayakan strategi bina damai secara dialogis, demokratis dan inklusif.
"Aceh, Ambon dan Poso saat ini adalah cerita sukses keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik domestik. Ketiga daerah di Indonesia ini bisa menjadi inspirasi perdamaian bagi negara-negara, termasuk di Timur Tengah yang sedang mengalami konflik berkepanjangan," kata Agus.
Sementara Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengatakan, keberhasilan perdamaian yang berkelanjutan hanya akan terjadi jika bisa melibatkan partisipasi dialogis seluruh pihak, tidak hanya para elite pemimpinnya tapi juga
masyarakat sipil.
"Upaya dialogis-inklusif menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial. Karena itu, melalui acara ini kami mengharapkan upaya-upaya dialogis yang sehat dan rasional juga dapat menjadi inspirasi bagi penyelesaian berbagai konflik politik," imbuh Dimas.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Natal Nasional di Lapangan Mandala, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (28/12/2014) lalu, menjanjikan, pemerintah akan menggunakan pendekatan lain di Papua.
"Saya melihat rakyat Papua tidak hanya butuh pelayanan kesehatan, tidak hanya butuh pelayanan pendidikan, tidak hanya pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan saja. Tapi, juga butuh didengar dan diajak bicara," kata Presiden saat itu.
"Kita akhiri konflik. Jangan ada kekerasan, marilah kita bersatu. Yang masih di dalam hutan, yang masih di atas gunung-gunung, marilah kita bersama-sama membangun Papua sebagai tanah yang damai," pinta Jokowi ketika itu. (Baca: Jokowi Janjikan Dialog di Papua).
Janji Jokowi untuk menggelar dialog Papua-Jakarta ini ditanggapi serius berbagai pihak di Papua. Dewan Adat Papua misalnya telah menegaskan, Jokowi jangn salah artikan dialog Papua-Jakarta. (Baca: Jokowi Jangan Salah Artikan Dialog Jakarta-Papua).
"Selama 52 tahun ini, Jakarta pahami konflik Papua sebagai akibat dari ketidakpuasan pembangunan, soal makan dan minum. Tapi, akar masalahnya adalah soal politik, ada masalah ideologi, ada masalah sejarah," kata Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, Ruben Edowai dikutip majalahselangkah.com.
"Kami mau niat baik Pak Presiden dan Wakil Presiden ini tidak boleh disalahartikan oleh bawahannya. Nanti membelok menjadi dialog pembangunan. Jokowi datang bicara-bicara dengan DPRP, Gubernur, datang ke pasar baru dia bicara-bicara dengan mama-mama Papua. Lalu, kembali ke Jakarta bikin jumpa pers dan dia kastau sudah dialog dengan rakyat Papua, serta dia buat program. Itu bukan yang diinginkan rakyat Papua," katanya.
Kata dia, yang diinginkan rakyat Papua adalah penyelesaian masalah Papua yang berumur 52 tahun lebih ini secara komprehensif melalui dialog internasional Papua-Jakart yang digelar di negara netral dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral pula. (GE/003/Admin/MS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar